Wacana Pejabat Publik Harus Lepas Parpol, Di PKS Itu Sudah Tradisi

Wacana agar pejabat publik, mulai dari presiden, menteri, gubernur, hingga bupati melepaskan diri dari partai politiknya, diakui oleh PKS sebagai perkara lama.

"Kami ini pelopor. Hidayat Nur Wahid jadi Ketua MPR, Tifatul Sembiring, dan Suswono jadi menteri, sudah lepas dari struktur partai. Kalau menteri lain kan ada yang masih jadi ketua partai," kata Mardani, Ketua Bidang Humas DPP PKS kepada Jurnalparlemen.com, Jumat (31/8).

Mardani yang kini duduk sebagai anggota Komisi VI mengaku bahwa hal tersebut memang sudah selayaknya dilakukan oleh pejabat publik.

Apalagi, PKS yang tetap setia sebagai partai dakwah, merekrut kader bukan semata mencari jabatan. "Kami ini partai kader, di mana setiap anggota masuk melalui penjenjangan. Mulai kader pemula, madya, dewasa sampai ahli, jadi kami nyaman dengan cara kami," tegasnya.

Itu pula sebabnya, PKS tidak akan merekrut artis untuk calon legislatif sebagaimana banyak dilakukan partai lain. "Bukan popularitas, tapi kapasitas dan integritas," jelasnya.

Kini, untuk persiapan Pemilu 2014, PKS sedang mengevaluasi dan mempersiapkan langkah. "Semua akan bergerak," cetusnya.
*sumber : jurnalparlemen


posted by: Blog PKS LUMAJANG - Bekerja Untuk Kejayaan Indonesia