DPR Desak Pemerintah Segera Revisi Komponen Hidup Layak Untuk Buruh

Jakarta (10/5) Kehidupan yang layak bagi kaum buruh menjadi tuntutan utama dalam peringatan Hari Buruh Internasional (Mayday) yang dilakukan di berbagai daerah pada hari Selasa (1/5/12) lalu. Pemerintah didesak segera merealisasikan tuntutan buruh, terutama Komponen Hidup Layak (KHL).

“Pemerintah harus segera merespon tuntutan buruh tersebut. Tuntutan kehidupan layak hanya dapat di berikan apabila Pemerintah dalam hal ini Kementrian Tenaga dan Transmigrasi (Kemenakertrans) RI segera merevisi 46 Komponen KHL itu diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 17 Tahun 2005 yang saat ini sudah tidak lagi relevan,” Demikian disampaikan Anggota Komisi IX Ansory Siregar di Jakarta, Kamis (10/5).

“46 Komponen KHL sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Contoh sederhananya, tidak ada item setrika dalam survey UMK, padahal setiap orang harus berangkat rapi ke tempat kerja, dan harus menseterika pakaiannya,” lanjutnya.

Ansory melanjutkan bahwa kebutuhan lain seperti kipas angin dan pulsa komunikasi juga belum masuk dalam 46 komponen. “Apa lagi harga kebutuhan pokok saat ini sudah jauh berbeda dari tahun 2005 seperti sandang pangan, transportasi, sewa kamar, listrik dan lainnya?” ujarnya.

Legislator PKS asal Dapil Sumatra Utara 3 ini mendesak pemerintah untuk melibatkan seluruh stakeholder terkait terutama Serikat buruh di tiap-tiap daerah terkait. Selain perlu juga menyesuaikan dengan kemampuan perusahaan.

Ansory juga meminta Kemekertrans membuat revisi komponen KHL ini termasuk program prioritas yang haus diselesaikan dalam beberapa bulan kedepan, “Harus ada tenggak waktu selesai revisi secepatnya, agar permasalahan ini tidak berulang tiap tahunnya” pungkasnya.

Sumber: Fraksi PKS DPR RI