DPR: Kebijakan BBM Benar Benar Membingungkan
Jakarta (11/5) DPR menyesalkan selisih paham antar Menteri bidang ekonomi mengenai kebijakan yang ditempuh untuk penghematan BBM “Yang satu ingin mobil hybrid, yang satunya ingin konverter kit dan masyarakat yang bingung,” ungkap Anggota Komisi VII DPR Mardani Ali Sera di Jakarta, Jum’at (11/5) menanggapi silang pendapat antara Menko Ekonomi Hatta Rajasa dengan Menkeu Agus Marto Wardoyo.
Menurut Mardani, jika kebijakan yang belum pasti selalu disampaikan pada masyarakat, kemudian silang pendapat terjadi antara para pejabat publik, maka masyarakat menjadi yakin bahwa ini adalah kebijakan yang tidak pernah pasti.
“Kebijakan BBM ini kepanjangannya Benar Benar Membingungkan. Tidak ada yang pasti. Ini menunjukkan ketidaksiapan pemerintah.” tegas Politisi muda dari PKS ini.
Menurut Matdani, jika kebijakan membeli mobil hybrid untuk mobil-mobil dinas dijalankan, maka bukan penghematan yang terjadi tetapi pemborosan karena mobil-mobil dinas yang masih layak pakai akan dilelang ke masyarakat. “Alih-alih berhemat, justru penggunaan BBM akan semakin tinggi,” jelas Mardani yang berasal dari Dapil Jabar VII ini.
“Kami berharap Pemerintah merumuskan kebijakan dengan pasti, setelah itu melalui atau bersama Dewan Energi Nasional (DEN) dan DPR) nuk memastikan pilihan terbaik dari kebijakan energi ini,” tutup Mardani.
Sumber: Fraksi PKS DPR RI
Menurut Mardani, jika kebijakan yang belum pasti selalu disampaikan pada masyarakat, kemudian silang pendapat terjadi antara para pejabat publik, maka masyarakat menjadi yakin bahwa ini adalah kebijakan yang tidak pernah pasti.
“Kebijakan BBM ini kepanjangannya Benar Benar Membingungkan. Tidak ada yang pasti. Ini menunjukkan ketidaksiapan pemerintah.” tegas Politisi muda dari PKS ini.
Menurut Matdani, jika kebijakan membeli mobil hybrid untuk mobil-mobil dinas dijalankan, maka bukan penghematan yang terjadi tetapi pemborosan karena mobil-mobil dinas yang masih layak pakai akan dilelang ke masyarakat. “Alih-alih berhemat, justru penggunaan BBM akan semakin tinggi,” jelas Mardani yang berasal dari Dapil Jabar VII ini.
“Kami berharap Pemerintah merumuskan kebijakan dengan pasti, setelah itu melalui atau bersama Dewan Energi Nasional (DEN) dan DPR) nuk memastikan pilihan terbaik dari kebijakan energi ini,” tutup Mardani.
Sumber: Fraksi PKS DPR RI
Post a Comment