Hari Aspirasi : Fraksi PKS DPRD Surabaya Disambati Bansos hingga BPJS

 Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Kota Surabaya kembali menyelenggarakan Hari Aspirasi, Senin (11/5/2020). Karena ada pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), maka forum aspirasi tersebut diadakan secara online melalui aplikasi zoom. Selain itu juga disiarkan secara LIVE di halaman facebook PKS Kota Surabaya.

Sebanyak 25 orang warga, di antaranya pengurus RT/RW mengikuti forum online tersebut. Mereka menyampaikan beragam aspirasi kepada lima anggota Fraksi PKS dengan antusias. Misalnya Muhammad Arif dari Nyamplungan, Ampel menyampaikan soal BPJS KIS warganya yang tiba-tiba tidak berlaku, karena tidak berada di tempat saat dilakukan survei.

Sedangkan Ramadhani dari Wonocolo meminta agar pemerintah membebaskan pajak kendaraan bermotor (PKB) selama masa pandemi. Alasannya, agar tidak antre bayar pajak dan meringankan beban keuangan warga.

Selain itu, Suparman di Menur Pumpungan mengeluhkan soal insentif bagi PAUD di tempatnya, yang dihentikan, karena persoalan status tanah Balai RW. Padahal kegiatan PAUD tetap berjalan walaupun dengan tugas-tugas di rumah.

Keluhan terbanyak yang disampaikan para peserta adalah soal bantuan sosial (bansos). Pada umumnya para pengurus RT/RW belum mendapatkan sosialisasi yang memadai.

“Saat kami diminta mendata masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), kami masukkan data apa adanya. Namun, ternyata yang masuk cuma separo. Yang separonya nggak masuk. Malah disuruh masukkan data lagi sebagai warga terdampak. Padahal yang nggak masuk MBR ini justru malah yang menurut kami lebih membutuhkan bantuan. Kami jadi bingung dengan kriteria pemkot,” ujar Joni, ketua RT di Pagesangan.

Senada diungkapkan Suparman, pengurus RT di Medokan Semampir. Dia menyampaikan adanya ketidaksamaan data MBR di aplikasi pemkot dengan data yang disodorkan Dinas Sosial melalui kelurahan. “Ini juga membingungkan. Di aplikasi sudah masuk, kok di data Dinsos belum masuk. Banyak warga saya seperti itu,” tuturnya.

Kelima anggota dewan dari PKS secara bergantian menyampaikan solusi atas aspirasi warga. “Untuk BPJS KIS yang terputus, datanya bisa disampaikan ke saya. Prinsipnya bisa dialihkan ke BPJS PBI melalui surat keterangan miskin (SKM),” ujar Ibnu Shobir.

Mengenai MBR, Ibnu Shobir menyampaikan Fraksi PKS telah meminta agar Pemkot menambah kuota MBR hingga 50 persen. “Pak Fatkur sudah menyuarakan ini. Sebab memang kenyataan di lapangan warga kita masih banyak yang belum masuk data. Padahal mereka memenuhi kriteria. Istilahnya masuk desil 1 sampai 4 dalam kategorisasi ekonomi,” terang Shobir.

Reni Astuti menambahkan, hari ini pemerintah mulai mengucurkan dana Rp 600 ribu per bulan kepada 174.332 KK. “Itu dana dari Pemerintah Pusat. Diberikan selama tiga bulan. Semua MBR dalam data Pemkot akan menerima, kecuali yang sudah mendapatkan PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai),” ujar Reni.

“Saya tadi cek di kantor pos, memang banyak soal teknis yang masih harus diperbaiki dalam penyaluran dana ini,” imbuh Reni.

Seorang peserta lalu menyampaikan, oleh pihak kelurahan, mereka yang tidak masuk MBR diminta untuk dimasukkan ke data warga terdampak Covid-19.

“Itu akan dimasukkan ke dalam data bantuan pemerintah provinsi. Jumlahnya Rp 200 ribu per bulan. Selama tiga bulan,” tambahnya.

Dalam forum yang berlangsung selama dua jam lebih tersebut sempat muncul pula keluhan pedagang sore. “Saya jual sate mulai jam 17.00. Kalau jam 21.00 harus tutup, ajooor Pak,” kata Zaenal seorang pedagang sate.

Ia mengusulkan agar jam malam selama PSBB diundur sampai jam 23.00 WIB.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Fraksi Akhmad Suyanto akan menyampaikan kepada Pemkot. Dia juga meminta kepada Pemkot untuk segera memberikan hak warga. “Ketaatan warga kota kepada protokol PSBB ini akan berbanding lurus dengan pemenuhan kebutuhan warga oleh Pemkot. Kalau kebutuhan warga dipenuhi, mereka juga akan taat. Jadi ada imbal baliknya,” tuturnya.

Menutup Hari Aspirasi, Sekretaris Fraksi Aning Rahmawati mengucapkan terima kasih kepada para pengurus RT/RW dan masyarakat yang telah menyampaikan aspirasinya. “Kita akan perjuangkan bersama aspirasi ini. Kami yang di dewan memang membutuhkan data dan masukan dari Ibu dan Bapak sekalian untuk mengawasi jalannya PSBB dan program-program penanganan Covid-19 agar berjalan sesuai tujuannya,” pungkasnya. (be/suryakabar.com)